Sengketa Lahan Hambat Rencana Pembangunan Jembatan Barombong di Makassar

Sengketa Lahan Hambat Rencana Pembangunan Jembatan Barombong di Makassar

MAKASSAR, Wartana.com – Pemerintah Kota Makassar tengah mengupayakan percepatan pembangunan Jembatan Kembar Barombong guna mengurai kepadatan lalu lintas di wilayah tersebut. Namun, proyek strategis yang dinantikan masyarakat ini masih menghadapi kendala serius terkait legalitas lahan dan sengketa kepemilikan pada tiga bidang tanah di lokasi pengadaan.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengungkapkan bahwa Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah menginstruksikan agar proses pembebasan lahan segera dituntaskan. Langkah ini diambil untuk merespons banyaknya aspirasi masyarakat terkait kemacetan di kawasan Barombong. Kendati demikian, pemerintah harus berhati-hati karena adanya klaim kepemilikan ganda atas objek tanah yang sama.

“Bapak Wali Kota ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat demi kelancaran akses jalan. Namun, persoalan lahannya masih bersengketa karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan dengan dasar hak alas dan sertifikat yang berbeda. Inilah yang menjadi kendala teknis di lapangan,” ujar Izhar pada Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Makassar, konflik kepemilikan ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk tuntutan hukum dari PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) serta gugatan dari beberapa warga setempat. Terdapat tiga pihak utama yang mengklaim hak atas lahan terdampak, yakni Letkol Amsal Sampetondok dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), serta warga bernama Rabaya dan Jasmani Agi yang masing-masing mengantongi SK Redistribusi dan surat peralihan hak.

Guna mengatasi kompleksitas tersebut, Pemerintah Kota Makassar memutuskan untuk mengubah skema pengadaan tanah. Jika sebelumnya direncanakan melalui mekanisme pembayaran langsung atau business to business (B to B), kini prosesnya dialihkan melalui tahapan pengadaan tanah resmi yang melibatkan ATR/BPN. Jika status hukum tetap tidak mencapai titik temu namun proyek harus berjalan, pemerintah akan menempuh mekanisme konsinyasi atau menitipkan uang ganti kerugian di pengadilan.

“Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Pemerintah Kota bertanggung jawab pada pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik nantinya akan ditangani oleh pemerintah pusat melalui dana APBN,” pungkas Izhar. Pemkot Makassar memastikan proses ini tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan kepastian hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *