Satu Bulan Quick Win, Polda Sulsel Ungkap 270 Kasus Narkoba

MAKASSAR — POLDA Sulawesi Selatan mencatat capaian signifikan dalam pemberantasan narkotika melalui program Quick Win. Dalam periode 17 Oktober hingga 17 November 2026, polisi mengungkap 270 laporan polisi dengan 523 tersangka, serta berhasil menyelamatkan potensi kerugian ekonomi hingga Rp4,13 triliun.

Program Quick Win yang dijalankan Polda Sulsel mencakup Operasi Sarang Narkoba (OSN), penindakan di kawasan rawan narkoba, hingga pengawasan tempat hiburan malam.

Sepanjang pelaksanaan program, tercatat 69 kali kegiatan operasi yang membuahkan hasil: 71 bandar narkoba diamankan dan 221 pengguna menjalani rehabilitasi.

Kapolda Sulsel Irjen M. Awal Chairuddin menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat. “Pengungkapan ini juga karena adanya partisipasi masyarakat sebagai pelapor yang peduli dengan bahaya peredaran narkoba. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kepolisian serta BNN agar masyarakat kita terbebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Sebelum program Quick Win dilaksanakan, tepatnya pada periode 17 September hingga 16 Oktober 2026, Polda Sulsel mencatat 311 laporan polisi dengan 486 tersangka.

Barang bukti yang disita saat itu meliputi sabu 1.010,79 gram, ganja 3,59 gram, tembakau sintetis 293,77 gram, ekstasi 35 butir, obat daftar G sebanyak 10.067 butir, dan cairan sintetis 1.541 mililiter.

Sementara selama Quick Win, barang bukti yang diamankan jauh lebih besar: sabu 3.602,96 gram atau sekitar 3,6 kilogram, ganja 229,24 gram, tembakau sintetis 14,09 gram, ekstasi 105 butir, obat daftar G 1.265 butir, cairan sintetis 86,19 mililiter, serta cartridge etomidate 20 buah atau setara 40 mililiter.

Selain narkotika, petugas menyita berbagai perlengkapan pendukung, seperti 140 bong, empat timbangan digital, 40 korek gas, satu cutter, dua sendok sabu, 52 pireks, delapan spuit, dan 400 saset kosong.

Polisi juga mengamankan dua senapan angin, dua airsoft gun, dua busur, delapan badik, empat parang, satu samurai, tujuh unit CCTV, dua receiver, satu layar monitor CCTV, serta sabu tambahan seberat 960 gram.

Dari pengungkapan tersebut, Polda Sulsel memperkirakan potensi kerugian ekonomi yang berhasil dicegah mencapai Rp4.138.674.960.000 atau sekitar Rp4,13 triliun. Selain itu, aparat memperkirakan langkah ini mencegah peredaran sekitar 36.935 porsi atau paket narkoba siap pakai.

Awal menegaskan, tujuan pemberantasan narkoba tidak hanya berorientasi pada penangkapan dan penyitaan. Pemulihan kawasan rawan narkoba serta rehabilitasi korban penyalahgunaan juga menjadi bagian penting.

“Tujuan akhir dari program pemberantasan dan pemulihan kawasan rawan narkoba adalah mewujudkan kawasan yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Para korban penyalahgunaan narkoba bisa pulih kembali dan masyarakat berdaya, aman, sejahtera, serta Provinsi Sulawesi Selatan bebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan,” tegasnya.

Untuk memastikan upaya berkelanjutan, Polda Sulsel menyiapkan sejumlah langkah. Pertama, memperkuat pengawasan di kawasan rawan narkoba melalui posko CCTV dan patroli rutin. Kedua, mendorong rehabilitasi dan pendampingan masyarakat melalui program seperti POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran). Ketiga, meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif, olahraga, dan seni.

Polda Sulsel juga akan memperluas edukasi bahaya narkoba, memperkuat Kampung Tangguh Narkoba, serta melakukan pemantauan berkala. Langkah ini diarahkan untuk mentransformasi kawasan rawan narkoba menjadi zona hijau atau wilayah bebas narkotika.

Penegakan hukum dilakukan berdasarkan peran masing-masing pelaku. Untuk bandar dan pengedar narkotika golongan I seperti sabu, ganja, ekstasi, tembakau sintetis, dan cairan sintetis, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) serta Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ancaman hukumannya pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda maksimal Rp10 miliar.

Penyalahguna dijerat Pasal 127 ayat (1) huruf a juncto Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika, dengan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial sesuai Pasal 103. Adapun pelaku peredaran obat daftar G disangkakan melanggar Pasal 435 juncto Pasal 436 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Khusus peredaran cartridge etomidate, penyidik masih mendalami dan berkoordinasi dengan BNN serta Kementerian Kesehatan untuk memastikan klasifikasi zat dan penerapan pasal yang tepat. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *