MAKASSAR, WARTANA – Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kabupaten Barru periode 2025–2029, yang berlangsung selama tiga hari, Kamis hingga Sabtu (27–29 November 2025), di Hotel Best Western Makassar.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Barru.
Rakor ini melibatkan Tim Pakar Kemiskinan JICA, Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan 14 perangkat daerah pengampu urusan kemiskinan, serta tujuh kepala desa yang menjadi lokasi Pilot Project Sipakatoki dan Program Ekonomi Unggulan Silaban.
Dalam laporan panitia, kegiatan ini bertujuan untuk:
-
Mengidentifikasi dan memvalidasi sistem nafkah keluarga miskin di desa lokasi proyek.
-
Menyusun matriks RPKD dan KAK seluruh perangkat daerah pengampu.
-
Merumuskan langkah strategis yang berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru.
Rangkaian acara diisi dengan pemaparan materi, diskusi kelompok, penyusunan dokumen kerja, hingga finalisasi matriks RPKD yang akan menjadi panduan utama penanggulangan kemiskinan lima tahun ke depan.
Dalam arahannya, Wabup Abustan menegaskan pentingnya integrasi antara program penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.
“Dua program ini tidak bisa dipisahkan. Harapan saya, tujuh desa percontohan ini mampu menunjukkan perubahan nyata. Targetnya, pada 2029 minimal 50% angka kemiskinan di desa-desa ini dapat kita turunkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran desa yang mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun. Menurutnya, secara teori ekonomi, peningkatan belanja desa seharusnya mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, namun realitas di lapangan menunjukkan hasil yang belum maksimal.
“Jika kolaborasi antara perangkat daerah, desa, dan pemerintah provinsi berjalan efektif, kita dapat menghadirkan terobosan yang benar-benar berdampak. Termasuk integrasi konsep Sistem Nafkah, program Coco Betty, dan model Ekonomi Berkecukupan yang kini mulai kita kembangkan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menyinggung kesiapan desa dalam mengimplementasikan program berbasis ekonomi rumah tangga, termasuk pemenuhan komoditas unggulan seperti ayam dan itik yang masih membutuhkan pembenahan dari sisi ketersediaan dan rantai pasok.
Rakor ini diharapkan menghasilkan dokumen RPKD yang komprehensif, realistis, dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Barru secara terukur dan berkelanjutan.
