Responsif Kerja Cerdas SEGERA - PDAM

Pemkab Barru Gelar Rakor Multisektor untuk Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

BARRU, WARTANA – Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Multisektor Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) Hidrometeorologi Basah periode Triwulan IV Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Data Setda Barru, Jumat (31/10/2025), dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai leading sektor pelaksana.

Rakor tersebut dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Barru, Abubakar, mewakili Bupati Barru. Dalam sambutannya, Sekda Abubakar menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah di semua tingkatan dalam menghadapi potensi bencana, khususnya pada musim penghujan.

“Pemerintah harus hadir lebih awal ketika masyarakat tertimpa musibah,” tegasnya.

Ia meminta para camat, lurah, dan kepala desa agar segera melaporkan setiap kejadian bencana secara berjenjang sehingga respon cepat dapat dilakukan oleh Posko Siaga Bencana.

Sekda juga mencontohkan peristiwa hujan deras pada 26 Oktober 2025 yang mengakibatkan genangan di beberapa titik di jalan Trans Sulawesi.

“Bupati dan Wakil Bupati Barru mengharapkan seluruh jajaran bergerak cepat dalam menghadapi kondisi seperti ini,” ujarnya.

Abubakar menambahkan bahwa Pemkab Barru telah menyiapkan Posko Siaga Bencana 1×24 jam di depan Rumah Jabatan Bupati Barru sebagai bentuk kesiapsiagaan daerah terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya penyajian data yang akurat dari para penanggung jawab wilayah untuk menghindari kesalahpahaman publik. Ia mencontohkan isu di media sosial terkait kondisi jalan Trans Sulawesi pada 26–27 Oktober lalu.

“Ada yang menyebut jalan putus, padahal yang terjadi hanya pelambatan. Data yang akurat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan,” jelasnya.

Menanggapi berbagai pertanyaan dari camat, lurah, dan kepala desa, Sekda Abubakar menyoroti peran pemerintah desa dalam menjaga infrastruktur, terutama drainase dan jalan. Ia menjelaskan bahwa pembangunan drainase merupakan kewenangan Balai Jalan, bukan pemerintah desa.

“Pemerintah desa diminta menyurat ke Dinas PU Provinsi untuk menyampaikan kebutuhan perbaikan saluran air. Sambil menunggu tindak lanjut dari Balai Jalan, desa diimbau melakukan kerja bakti membersihkan saluran air dan memasang tanda peringatan di titik rawan longsor atau jalan rusak,” terangnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penyumbatan gorong-gorong kerap disebabkan material tanah dan lumpur yang terbawa air. Karena itu, kerja bakti rutin sangat penting untuk menjaga kelancaran aliran air dan mencegah banjir.

Rakor multisektor ini dihadiri oleh para pimpinan OPD, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Barru. Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemkab Barru berharap seluruh jajaran semakin siap, tanggap, dan solid dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *