LUWU UTARA, Wartana.com — Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara yang berlangsung di Swiss-Belhotel Makassar, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
Bimtek kali ini mengusung tema “Sinergitas DPRD, BPK, dan Aparat Penegak Hukum dalam Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah dan Peningkatan Tata Kelola APBD.” Forum tersebut menjadi sarana strategis bagi para anggota dewan untuk mendalami mekanisme pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan regulasi terbaru.
Dalam sambutannya, Andi Abdullah Rahim menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.
“Sinergi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik. Kami berharap melalui kegiatan ini, anggota DPRD memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengawasan keuangan sehingga mampu menjalankan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Andi Abdullah Rahim.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa penguatan kapasitas ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan APBD yang tertib, efisien, dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan masyarakat Luwu Utara. Dengan pemahaman regulasi yang kuat, DPRD diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif serta pengawasan yang lebih tajam terhadap setiap program kerja pemerintah daerah.
Kegiatan Bimtek ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten untuk memberikan materi teknis, di antaranya perwakilan dari Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Polres Luwu Utara, serta perwakilan BPK RI. Para peserta mendapatkan pemaparan komprehensif mengenai titik-titik rawan dalam pengelolaan keuangan daerah serta langkah preventif dalam penegakan hukum.
