Barru, Wartana – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., secara resmi membuka sekaligus menjadi narasumber pada Workshop Peluang Pengembangan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial di Kabupaten Barru, Kamis (5/2/2026). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Meeting RM Surya, Kecamatan Barru.
Workshop tersebut dihadiri Direktur Pilar Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel, Kepala Balai Perhutanan Sosial Gowa, Kepala UPT KPH Ajatapparreng, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, camat, kelompok perhutanan sosial, serta mitra terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Barru menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya Pilar Nusantara (PINUS), yang telah menunjuk Kabupaten Barru sebagai lokus pengembangan Perhutanan Sosial dengan pendekatan terintegrasi. Ia menilai workshop ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam mengoptimalkan potensi kawasan perhutanan sosial yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barru, kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Barru sebagai lokasi pengembangan. Ini harus kita seriusi bersama, karena potensi yang kita miliki sangat besar,” ujarnya.
Abustan mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah daerah, luas perhutanan sosial di Kabupaten Barru mencapai sekitar 7.969 hektare dan telah memiliki legalitas. Namun demikian, kawasan tersebut dinilai belum dikelola secara optimal. Menurutnya, jika dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan, potensi tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.
“Saya sudah hitung, kalau dikelola serius, minimal bisa menghasilkan ratusan miliar rupiah per tahun, bahkan bisa menembus lebih dari satu triliun. Tetapi ini tidak boleh dikerjakan setengah-setengah. Semua sektor harus terlibat sesuai tugas dan fungsinya,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan Integrated Area Development tidak hanya berfokus pada pengelolaan hutan, tetapi juga mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, hingga penguatan ekonomi masyarakat desa. Perhutanan sosial, menurutnya, harus menjadi core business yang dihubungkan dengan berbagai potensi lain dalam satu kawasan.
Wakil Bupati menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, penyuluh, hingga kelompok masyarakat. Kepala desa disebut memiliki peran strategis dalam memastikan program berjalan di tingkat lapangan.
“Kuncinya ada di desa. Kalau desa kuat, maka kegiatan ini akan berjalan. Perhutanan sosial tidak bisa hanya mengandalkan kelompok, tetapi harus melibatkan seluruh masyarakat di sekitar kawasan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti masih rendahnya pemanfaatan kawasan yang telah mengantongi izin kelola. Menurutnya, pola pikir menunggu bantuan perlu diubah menjadi semangat kemandirian dalam mengelola potensi yang telah dimiliki, mengingat izin pengelolaan kawasan berlaku hingga puluhan tahun ke depan.
Dalam pemaparannya sebagai narasumber, Abustan menjelaskan bahwa konsep IAD menekankan integrasi ruang, sektor, pelaku, dan sumber daya dalam satu perencanaan kawasan yang utuh. Ia mencontohkan Desa Harapan yang memiliki potensi kopi, aren, durian, peternakan, serta wisata savana dan hutan pinus yang dapat dikembangkan secara bersamaan.
“Kalau ini kita integrasikan dengan baik, maka bukan hanya perhutanan sosial yang hidup, tapi pariwisata, peternakan, hingga produk pangan lokal juga bergerak. Tujuannya satu, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.
Ia mendorong penyusunan master plan terpadu dengan melibatkan seluruh pihak agar pengembangan kawasan tidak berjalan parsial. Pendekatan berbasis tujuan (goal setting model) dinilai penting agar kegiatan tetap berjalan meskipun tanpa ketergantungan pada stimulus dari luar.
Lebih lanjut, Abustan mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan, seperti kopi, sebagai fokus ekonomi kawasan. Ia optimistis, jika dikelola secara serius, perhutanan sosial di Kabupaten Barru dapat menjadi sumber ekonomi besar bagi masyarakat dalam beberapa tahun ke depan.
Menutup arahannya, Wakil Bupati Barru mengajak seluruh peserta workshop menjadikan kegiatan ini sebagai titik awal kerja nyata dalam menyusun langkah strategis pengembangan kawasan perhutanan sosial berbasis Integrated Area Development.
“Kalau kita bergerak bersama, saya yakin dalam dua tahun ke depan sudah mulai terlihat hasilnya. Yang menikmati bukan pemerintah, tetapi masyarakat. Itulah tujuan utama kita,” tutupnya.
