Sulsel Gencar Verifikasi 10 Desa Percontohan Antikorupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Sulsel Gencar Verifikasi 10 Desa Percontohan Antikorupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

MAKASSAR, Wartana.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menggelar verifikasi lapangan terhadap 10 desa yang diusulkan menjadi Percontohan Desa Antikorupsi. Penilaian yang berlangsung pada 12 hingga 16 November 2026 ini bertujuan mengukur penerapan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, setelah sebelumnya mendapat pendampingan intensif melalui monitoring dan evaluasi daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk memastikan penilaian berjalan menyeluruh, tim penilai Pemprov Sulsel dibagi menjadi empat kelompok kerja, melibatkan unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel. Kesepuluh desa yang diverifikasi meliputi Desa Mario (Wajo), Desa Temmappaduae (Maros), Desa Mallari (Bone), Desa Siddo (Barru), Desa Bonto Jai (Bantaeng), Desa Salohe (Sinjai), Desa Possi Tanah (Bulukumba), Desa Tabarano (Luwu Timur), Desa Baloli (Luwu Utara), dan Desa Topejawa (Takalar).

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Marwan Mansyur, dalam sambutan tertulis yang dibacakan ketua tim penilai, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan desa. “Desa adalah ujung tombak pelayanan publik sekaligus pusat pembangunan. Anggaran besar yang dikelola harus diimbangi sistem pencegahan dan pengawasan yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya. Marwan juga menyoroti peningkatan tren kasus korupsi di desa, dengan data penanganan perkara oleh Kejaksaan yang terus naik dari 187 kasus pada 2023 menjadi 535 kasus pada 2025.

Marwan menekankan bahwa Program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan syarat administratif, melainkan gerakan bersama untuk menumbuhkan budaya jujur dan berintegritas. “Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh hasil penilaian, tetapi juga konsistensi pemerintah desa dalam menjaga amanah. Kepala desa dan perangkatnya harus menjadi teladan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengoptimalkan pengawasan, dan masyarakat berani melaporkan indikasi penyimpangan,” tegasnya, mengajak semua pihak membangun desa yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan keadilan.

Dalam proses verifikasi, tim penilai mengevaluasi lima komponen utama yang dijabarkan ke dalam 18 indikator KPK. Kelima komponen tersebut meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen fisik dan digital, pemaparan kepala desa, pengecekan faktual di lapangan, serta wawancara dengan berbagai pihak termasuk perangkat desa, BPD, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tokoh masyarakat, hingga pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM). Berdasarkan instrumen penilaian KPK, desa yang memperoleh nilai minimal 90 atau kategori AA dengan predikat Istimewa dapat dinyatakan layak menjadi Percontohan Desa Antikorupsi.

Melalui proses verifikasi ini, Pemprov Sulsel berharap seluruh desa yang diusulkan tidak hanya mampu memenuhi kriteria penilaian, tetapi juga menjadi contoh nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas bagi desa-desa lainnya di Sulawesi Selatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *