Jakarta, Wartana.com – Pemerintah Indonesia tengah mengarahkan fokus pembangunan nasional pada transformasi struktural dan penguatan ketahanan dalam menghadapi ketidakpastian global. Arah ini disorot pasca-Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada 14 Agustus 2026, yang menekankan peran aktif negara dalam mengelola sumber daya strategis, serta memperkuat kemandirian pangan dan energi. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas), Mursalim Nohong, pada Minggu (16/8/2026), menggarisbawahi pentingnya evaluasi kritis terhadap capaian pembangunan di tengah paradigma baru ini.
Dalam pidatonya, Presiden menetapkan empat pedoman utama: menjalankan amanat konstitusi, menjaga kepentingan nasional, mempercepat penyelesaian kesulitan rakyat, dan memastikan kebijakan saat ini mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Kerangka ini menunjukkan pergeseran paradigma pembangunan yang tidak lagi semata-mata bergantung pada mekanisme pasar. Pemerintah mengambil posisi lebih kuat dalam menentukan arah investasi, pengelolaan aset publik, distribusi subsidi, pembangunan industri, dan penyediaan pelayanan dasar. Pendekatan ini relevan mengingat meningkatnya rivalitas geopolitik, fragmentasi rantai pasok global, perubahan iklim, transformasi teknologi, dan volatilitas harga komoditas.
Data menunjukkan, realisasi investasi pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, meningkat 7,2 persen dibanding periode sebelumnya, menyerap 1.448.862 tenaga kerja. Jumlah ini mencapai 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Menariknya, investasi di luar Jawa mencapai 50,2 persen dari total, menunjukkan pemerataan geografis. Sekitar 29,7 persen investasi berasal dari sektor hilirisasi mineral. Meskipun demikian, Mursalim Nohong mengingatkan bahwa besarnya intervensi dan luasnya agenda pembangunan menuntut evaluasi yang lebih kritis. “Pemerataan lokasi investasi belum tentu identik dengan pemerataan manfaat pembangunan jika keterkaitan dengan tenaga kerja lokal, UMKM, dan transfer teknologi masih rendah,” ujar Mursalim.
Pemerintah menempatkan investasi sebagai instrumen penciptaan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup, bukan tujuan akhir. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang lebih konkret. Mursalim Nohong menyarankan, “Pemerintah dapat mengembangkan indeks kualitas investasi yang memasukkan produktivitas tenaga kerja, tingkat upah, formalitas pekerjaan, kandungan lokal, transfer teknologi, keterlibatan UMKM, intensitas penelitian dan pengembangan, serta kontribusi investasi terhadap penerimaan dan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.”
Di bidang pertanian, pemerintah mengklaim telah mencapai swasembada pada delapan komoditas utama, termasuk beras dan jagung, didukung kebijakan penurunan harga pupuk. Capaian ini krusial mengingat stabilitas pangan berhubungan erat dengan inflasi, kemiskinan, dan ketahanan nasional. Namun, kebijakan pangan perlu bergeser dari production-oriented policy menuju resilience-oriented policy. Peningkatan produksi harus dibarengi modernisasi irigasi, penggunaan benih adaptif iklim, teknologi pertanian presisi, dan penguatan sistem informasi harga. Selain itu, Mursalim Nohong menekankan pentingnya kesejahteraan petani. “Sudah saatnya, pemerintah memasukkan kesejahteraan petani sebagai ukuran keberhasilan ketahanan pangan. Peningkatan produksi tidak selalu berarti peningkatan pendapatan jika harga jatuh saat panen atau posisi tawar petani lemah,” tegasnya. Untuk itu, kebijakan produksi harus terintegrasi dengan pengolahan, pergudangan, distribusi, pembiayaan, dan akses pasar agar petani mendapatkan bagian yang lebih besar dari nilai tambah.
