JAKARTA, WARTANA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak ketegangan di Teluk Hormuz yang memengaruhi pasokan minyak dunia.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta Selatan, Rabu (18/3/2026), Kalla menyebut pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan sulit dalam menentukan kebijakan fiskal.
“Pemerintah mengalami dilema. Hanya ada dua cara untuk menyelesaikan kondisi ini, yaitu mengurangi belanja atau menaikkan penerimaan,” ujar Kalla.
Namun demikian, ia menilai upaya meningkatkan penerimaan negara bukan hal yang mudah di tengah perlambatan ekonomi. Menurutnya, penurunan aktivitas ekonomi akan berdampak langsung pada penerimaan pajak negara.
“Kalau ekonomi menurun, pajak juga menurun. Jadi opsinya tinggal mengurangi belanja atau menaikkan defisit melalui utang,” jelasnya.
Kalla menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung memilih opsi menekan belanja agar defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 3 persen.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kebijakan pengurangan belanja memiliki konsekuensi yang cukup besar, terutama terhadap sektor-sektor strategis seperti transfer ke daerah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pertahanan.
“Kalau belanja daerah dikurangi, pembangunan di daerah akan terganggu. Kalau pendidikan dikurangi, kualitas pendidikan bisa menurun. Begitu juga dengan kesehatan dan infrastruktur,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pada akhirnya pemerintah hanya memiliki tiga pilihan kebijakan dalam menghadapi kondisi tersebut, yakni meningkatkan utang untuk menutup defisit, mengurangi belanja, atau mengombinasikan keduanya.
“Kalau penerimaan menurun, maka selisihnya ditutup dengan utang, atau belanjanya yang diturunkan. Itu saja pilihannya,” pungkas Kalla.
