Makassar, Wartana – Dinamika politik pasca Pemilu 2024 kembali menjadi sorotan terkait belum diprosesnya pemberhentian Rusdi Masse Mappasessu (RMS) dari keanggotaan Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Pakar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin, Dr Hasrullah, menilai sikap Partai NasDem yang belum menyampaikan surat resmi pemberhentian kepada pimpinan DPR menimbulkan kesan ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan politik.
“Ini bukan sekadar keterlambatan administratif. Ada implikasi serius terhadap kredibilitas partai. Publik melihat fakta politik sudah berubah, tetapi status formal di parlemen masih belum diperbarui,” ujar Hasrullah saat dimintai tanggapannya, Senin (20/4/2026).
Diketahui, Rusdi Masse Mappasessu telah mengundurkan diri dari Partai NasDem dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, secara administratif ia masih tercatat sebagai anggota Fraksi NasDem di DPR RI.
Menurut Hasrullah, dalam sistem demokrasi modern, kejelasan sikap partai terhadap kader yang berpindah haluan merupakan bentuk akuntabilitas politik.
“Partai politik seharusnya memiliki mekanisme disiplin yang cepat dan jelas. Kalau seorang anggota DPR sudah secara terbuka pindah ke partai lain, maka konsekuensi organisasinya juga harus segera ditegakkan, termasuk proses PAW,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan distorsi representasi politik karena adanya perbedaan antara status administratif dan afiliasi politik.
“Ini menciptakan situasi yang janggal. Rakyat memilih melalui NasDem, tetapi wakilnya sudah berada di partai lain. Kalau dibiarkan, ini bisa merusak prinsip representasi dalam demokrasi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menyebut lambannya respons partai membuka ruang spekulasi di ruang publik terkait kemungkinan adanya pertimbangan politik tertentu.
“Dalam politik, kekosongan sikap akan diisi oleh spekulasi. Apakah ini bagian dari kompromi politik, atau ada agenda lain, publik tidak tahu. Yang jelas, situasi ini merugikan citra partai itu sendiri,” katanya.
Padahal, berdasarkan hasil Pemilu 2024, Partai NasDem mencatat peningkatan jumlah kursi di DPR RI. Menurutnya, capaian tersebut seharusnya menjadi modal untuk menunjukkan konsolidasi internal yang kuat dan kepemimpinan yang tegas.
“Dengan capaian elektoral yang meningkat, publik berharap NasDem tampil lebih percaya diri dan konsisten. Ketegasan dalam mengambil keputusan, termasuk terhadap kader yang keluar, menjadi kunci menjaga kepercayaan tersebut,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dalam politik modern, kecepatan dan ketegasan dalam merespons dinamika internal merupakan bagian penting dari kredibilitas partai.
“Menunda keputusan dalam situasi seperti ini justru memperbesar beban politik. Jika tidak segera diselesaikan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola partai ke depan,” tutupnya.
