MAKASSAR, Wartana.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan secara resmi mendesak jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar untuk segera mengevaluasi strategi pengamanan di wilayah hukum mereka. Langkah ini menyusul maraknya aksi perang kelompok dan kejahatan jalanan yang kembali berulang dan meresahkan warga Kota Makassar.
Ketua JMSI Sulsel, Ilham Husen, menyatakan bahwa bentrokan fisik yang terus terjadi di sejumlah titik menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi pencegahan dan deteksi dini oleh pihak kepolisian. Menurutnya, aparat keamanan tidak boleh hanya bersikap reaktif setelah konflik pecah, melainkan harus mampu memetakan potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi kekerasan fisik.
“Maraknya kembali perang kelompok dengan pola yang semakin brutal ini menunjukkan adanya celah dalam pemetaan potensi konflik dan pola pengamanan preventif. Jangan sampai masyarakat merasa tidak aman di kotanya sendiri karena aksi-aksi kekerasan yang terus berulang,” ujar Ilham Husen dalam keterangan resminya di Makassar.
Ilham menekankan pentingnya penguatan fungsi intelijen dan patroli wilayah secara rutin di lokasi-lokasi rawan. Selain penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku, JMSI Sulsel menilai pemutusan rantai konflik harus dilakukan secara komprehensif, termasuk mengawasi pergerakan kelompok-kelompok yang kerap bersitegang di ruang digital.
JMSI Sulsel juga menyoroti peran media sosial sebagai pemicu utama terjadinya gesekan di lapangan. Patroli siber dinilai perlu ditingkatkan untuk mendeteksi aksi saling tantang antar-kelompok sebelum terjadi mobilisasi massa. “Konflik sering kali dipicu oleh provokasi di media sosial. Karena itu, intelijen siber harus lebih responsif mendeteksi ancaman ini sejak dini agar tidak jatuh korban jiwa maupun kerugian material,” tambahnya.
Lebih lanjut, organisasi perusahaan pers ini mendorong kepolisian untuk mempererat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar, tokoh masyarakat, serta elemen pemuda. Kolaborasi lintas sektor tersebut dianggap penting untuk merumuskan solusi jangka panjang yang menyentuh akar permasalahan sosial di masyarakat. Evaluasi menyeluruh ini diharapkan mampu mengembalikan rasa aman dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. (*)
