Lindungi Pekerja Informal dan Rentan, Pemkot Makassar Bersama DPRD Godok Ranperda Jamsostek

Lindungi Pekerja Informal dan Rentan, Pemkot Makassar Bersama DPRD Godok Ranperda Jamsostek

MAKASSAR, Wartana.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD Kota Makassar tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Regulasi ini dipersiapkan sebagai payung hukum untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal dan kelompok masyarakat rentan yang selama ini belum terjangkau secara maksimal.

Komitmen penyusunan regulasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa Ranperda ini merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi namun memiliki keterbatasan akses sosial.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi. Melalui regulasi ini, kita ingin mengintegrasikan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT),” ujar Munafri Arifuddin dalam sambutannya.

Saat ini, tercatat sebanyak 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar telah terlindungi program jaminan sosial. Selain itu, Pemkot Makassar juga menjalankan program inovatif bertajuk Makassar Berjasa yang memberikan perlindungan JHT bagi 45.000 pekerja rentan. Ranperda ini nantinya akan memperluas cakupan perlindungan hingga ke sektor pekerja sosial keagamaan, seperti imam rawatib, marbot, guru mengaji, hingga pendeta dan pastor.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jamsostek, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menjelaskan bahwa pembentukan regulasi ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Menurutnya, perda tersebut akan mengatur mekanisme bantuan iuran bagi pekerja mandiri, nelayan, pengemudi transportasi daring, hingga pelaku UMKM agar perlindungan tetap berlanjut tanpa bergantung sepenuhnya pada kebijakan administratif tahunan.

“Kami ingin memastikan perlindungan pekerja menjadi tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara konsisten. Ranperda ini juga mengatur agar bukti kepesertaan Jamsostek menjadi salah satu persyaratan izin usaha serta dokumen pekerjaan konstruksi, mengingat risiko kerja di sektor tersebut sangat tinggi,” pungkas Fahrizal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *