Jakarta, Wartana.com – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini berada di tengah pusaran polemik konstitusional menyusul munculnya wacana pengunduran diri dan desakan pemakzulan dari sejumlah anggota parlemen. Situasi ini dipicu oleh rentetan putusan pengadilan terkait keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam pemilihan presiden 2024 lalu.
Pada 11 November 2026, lebih dari seratus anggota DPR dikabarkan telah menandatangani petisi yang menjadi langkah awal proses pemakzulan. Di saat yang bersamaan, laporan menyebutkan bahwa Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mengundurkan diri. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi adanya pertemuan tersebut, meski menyebut Presiden menyarankan agar Gibran terlebih dahulu membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Persoalan ini bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa dokumen pendidikan Gibran setara dengan sekolah menengah atas (SMA). Polemik semakin meruncing setelah Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik sang Wakil Presiden sebagai objek sengketa tata usaha negara.
Menanggapi situasi ini, pengamat hukum tata negara menilai bahwa legitimasi jabatan wakil presiden kini sangat bergantung pada langkah politik dan hukum selanjutnya. “Secara administrasi, pembatalan surat penyetaraan oleh MA memiliki implikasi serius terhadap syarat formil pencalonan yang telah lewat. Hal ini membuka ruang bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan melalui hak menyatakan pendapat,” ujar seorang pakar hukum dalam diskusi terbatas di Jakarta.
Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, seorang presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara. Kendati demikian, mekanisme pemakzulan tetap memerlukan proses panjang, di mana DPR harus mengajukan usul kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa sebelum akhirnya diputus dalam sidang Paripurna MPR.
Hingga berita ini diturunkan, pihak istana masih melakukan koordinasi internal mengenai langkah hukum yang akan ditempuh. Kepastian mengenai status jabatan Gibran Rakabuming Raka diperkirakan akan terjawab setelah adanya pernyataan resmi tertulis terkait niat pengunduran diri tersebut atau berjalannya proses formal di parlemen.
