MAKASSAR, Wartana.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyerahkan secara langsung akta kelahiran dan pembaruan Kartu Keluarga (KK) bagi bayi yang lahir tepat pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar, Senin (9/11/2026). Penyerahan simbolis tersebut dilakukan saat Wali Kota mengunjungi sejumlah bayi di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa sebagai bentuk komitmen percepatan layanan administrasi kependudukan sejak dini.
Munafri menyatakan bahwa pemberian dokumen kependudukan sejak hari pertama kelahiran merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjamin hak sipil anak. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan berbagai fasilitas kesehatan di Kota Makassar, sehingga orang tua tidak lagi dibebani prosedur pengurusan dokumen secara mandiri ke kantor pemerintahan.
“Tidak boleh ada satu pun anak yang lahir di Kota Makassar tanpa identitas. Hal ini penting agar pemerintah bisa mencatat kebutuhan mereka dan memasukkannya dalam kalkulasi pertumbuhan penduduk serta perencanaan pembangunan kota ke depan,” ujar Munafri di sela-sela kunjungannya.
Hingga Senin siang, tercatat sedikitnya 30 bayi lahir di berbagai rumah sakit di Makassar yang mendapatkan fasilitas pengurusan dokumen langsung jadi tersebut. Kepala Dinas Dukcapil Makassar, M. Hatim, menjelaskan bahwa layanan jemput bola ini merupakan kado khusus bagi warga yang bayinya lahir bertepatan dengan momentum hari jadi kota ke-419.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menambahkan bahwa kerja sama ini telah diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Pemerintah menargetkan seluruh layanan kesehatan, termasuk 19 puskesmas dengan fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), dapat terintegrasi sepenuhnya dengan sistem kependudukan guna memudahkan masyarakat.
Langkah proaktif ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi basis data kependudukan di Kota Makassar. Dengan data yang valid, pemerintah dapat lebih mudah memetakan kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari penyediaan tenaga medis, layanan kesehatan, hingga pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah-wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk signifikan.
