Jakarta, Wartana.com – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., melakukan pertemuan strategis dengan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Y. Paonganan, S.Si., M.Si., di Gedung Mina Bahari Utama, Jakarta, Senin (12/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum krusial dalam membahas pengembangan potensi perikanan serta pengajuan proposal program strategis Kabupaten Barru untuk dukungan pendanaan APBN tahun 2026 dan 2027.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Barru didampingi oleh Kepala Dinas Perikanan, H. Muhammad Ushuluddin, dan Kabag Protokol, H. Muhammad Taufiq. Bupati memaparkan profil sektor perikanan serta visi pembangunan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayahnya.
Fokus utama pembahasan tertuju pada pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Proyek di Kelurahan Tanete tercatat telah rampung 100 persen, sementara pembangunan di Desa Kupa, Desa Siddo, Kelurahan Takkalasi, dan Kelurahan Sumpang Binangae masih dalam tahap pengerjaan. Untuk tahun 2027, pemerintah daerah mengusulkan pengembangan KNMP di Desa Bojo, Pulau Puteangin, serta rehabilitasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa.
Penasehat Menteri KKP RI menyarankan agar usulan program tahun 2027 segera disampaikan, termasuk pengembangan budidaya tematik berbasis Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) untuk ikan nila atau lele di 55 desa/kelurahan. Selain itu, bantuan alat pengering ikan dan sarana prasarana perikanan tangkap turut menjadi poin yang didorong oleh kementerian.
Bupati Andi Ina Kartika Sari juga menyuarakan perlunya rehabilitasi sarana di Pulau Pannikiang yang merupakan kawasan konservasi mangrove. Upaya ini penting untuk menjaga ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Setelah itu, Bupati melanjutkan koordinasi dengan Sekjen KKP RI, Dr. Ir. Andy Artha Donny Oktopura, guna menyinkronkan program pusat dan daerah, termasuk peluang penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pemerintah Kabupaten Barru berharap sinergi kuat dengan kementerian dapat mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan produktivitas nelayan, dan memperkuat struktur ekonomi masyarakat pesisir melalui dukungan anggaran pusat yang berkelanjutan.
