Makassar, Wartana.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan bahwa penggunaan helikopter oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penegasan ini disampaikan untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran publik.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berbagai pertanyaan publik terkait moda transportasi yang kerap digunakan Gubernur saat kunjungan kerja ke daerah-daerah terpencil atau dalam situasi darurat. Pemprov Sulsel menjelaskan bahwa pendanaan untuk operasional helikopter tersebut berasal dari sumber di luar kas daerah, menepis spekulasi penggunaan dana rakyat.
“Kami tegaskan bahwa operasional helikopter yang digunakan Bapak Gubernur sepenuhnya tidak membebani APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sulsel, Bapak Andi Mappatoba, dalam keterangannya di Makassar, Selasa (14/5/2024). “Pendanaan berasal dari donasi pihak ketiga yang tidak mengikat dan bersifat sukarela, serta sebagian dari dana pribadi Gubernur untuk efektivitas mobilitas,” tambahnya.
Andi Mappatoba menjelaskan bahwa penggunaan helikopter ini diprioritaskan untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat, mempercepat respons dalam penanganan bencana, atau kunjungan kerja mendesak yang membutuhkan mobilitas tinggi. Langkah ini dianggap efisien untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di seluruh wilayah Sulawesi Selatan yang geografisnya bervariasi.
Penegasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran daerah dan memastikan akuntabilitas setiap pengeluaran pemerintah. Pemprov Sulsel berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam setiap kebijakan dan operasional pemerintahan.
