MAKASSAR, Wartana.com – Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melalui Aplikasi Info PTK SmartSchool di Sulawesi Selatan kembali dilanjutkan setelah sempat tertunda akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Namun, kelanjutan proses vital ini diwarnai sorotan panitia terhadap dugaan hambatan internal di Bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan serta status pejabat Pelaksana Tugas (Plt) di bidang tersebut.
Ketua Panitia Pelaksana Rekonsiliasi Data PTK, Irvan, ST., yang juga Ketua Tim Kerja SmartSchool, menjelaskan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan kegiatan rekonsiliasi. Rencananya, kegiatan akan diselenggarakan di Gedung Guru Jusuf Kalla, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. “Rekonsiliasi ini sangat krusial untuk memastikan akurasi data PTK, yang akan menjadi dasar perencanaan kebijakan pendidikan di Sulsel,” ujar Irvan.
Rekonsiliasi ini bertujuan untuk mencocokkan data PTK di aplikasi dengan kondisi faktual di setiap satuan pendidikan. Data yang diverifikasi mencakup kebutuhan dan ketersediaan guru, distribusi berdasarkan mata pelajaran, proyeksi pensiun, dan informasi pendukung lainnya. Hasil pengolahan data ini diharapkan dapat dipublikasikan secara luas dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi dan menjadi bahan acuan akurat bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan.
Di tengah persiapan, panitia mengungkapkan adanya dugaan hambatan dari unsur internal Bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Persoalan ini disebut berkaitan dengan proses administrasi, di mana surat yang telah disiapkan untuk kelanjutan kegiatan disebut sempat diminta untuk ditarik dan tidak diteruskan ke proses penandatanganan. Selain itu, status Plt Kepala Bidang PTK juga menjadi perhatian panitia, khususnya terkait masa penugasan yang panjang dan batasan kewenangan Plt dalam mengambil keputusan penting. “Kami berharap persoalan internal ini dapat segera diklarifikasi secara transparan melalui mekanisme organisasi, sehingga seluruh pihak dapat kembali fokus pada tujuan utama rekonsiliasi data yang akurat,” tambah Irvan.
Panitia juga mencatat adanya sejumlah staf Bidang PTK yang dilaporkan merasa tertekan terkait keterlibatan mereka dalam kepanitiaan dan persiapan rekonsiliasi. Kondisi ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Panitia menegaskan bahwa perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan kegiatan seharusnya diselesaikan melalui koordinasi dan hierarki organisasi demi kelancaran proses.
Tim Kerja SmartSchool menegaskan bahwa Rekonsiliasi Data PTK bukan hanya kegiatan administratif, melainkan fondasi penting untuk mendapatkan gambaran akurat mengenai kondisi tenaga pendidik di Sulawesi Selatan. Diharapkan setelah kendala BBM normal dan persetujuan diberikan, seluruh pihak dapat bekerja sama untuk menghasilkan data pendidikan yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
