JAKARTA, WARTANA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) terkait bantuan logistik dan distribusi penyaluran bantuan bencana ke wilayah terdampak di Sumatera dan Aceh. Penandatanganan berlangsung di Markas Pusat PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyampaikan keprihatinan dunia usaha atas bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menegaskan bahwa Apindo mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha dalam membantu masyarakat terdampak bencana.
“Sebagai asosiasi perusahaan Indonesia, kami merasa terpanggil untuk berperan. Kami menggalang anggota agar dapat membantu masyarakat di lokasi bencana,” ujar Shinta.
Menurut Shinta, penyaluran bantuan akan lebih efektif apabila dilakukan melalui organisasi yang telah memiliki jaringan, relawan, serta infrastruktur di lapangan. Oleh karena itu, Apindo memilih bekerja sama dengan PMI.
“PMI sudah memiliki aparat, relawan, dan infrastruktur yang memadai untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” katanya.
Shinta menjelaskan bahwa Apindo memiliki sekitar 15.000 perusahaan anggota dengan lebih dari 65.000 perwakilan dalam ekosistemnya yang tersebar di 38 provinsi serta 311 kabupaten/kota. Seluruh perwakilan daerah Apindo diminta untuk berkoordinasi langsung di wilayah terdampak bencana.
Bantuan yang dihimpun berasal dari Apindo pusat maupun daerah. Selain bantuan darurat, Apindo juga menyiapkan dukungan jangka panjang untuk tahap rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha dan UMKM yang terdampak bencana.
Sementara itu, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menjelaskan bahwa penanganan bencana dilakukan melalui tiga tahap utama, yakni tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
“Pada tahap tanggap darurat, fokusnya adalah penyediaan makanan dan minuman, layanan kesehatan, serta tempat penampungan. Saat ini kita mulai masuk ke tahap rehabilitasi,” ujar Jusuf Kalla.
Ia menyebutkan bahwa sekitar 190 ribu rumah di tiga provinsi terdampak perlu dibersihkan sebelum masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing. Proses pembersihan tersebut diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga bulan dengan melibatkan relawan PMI, TNI, dan Polri.
Selain sektor permukiman, Jusuf Kalla juga menyoroti dampak besar terhadap sektor pertanian. Sekitar 60 ribu hektare lahan sawah tertutup material banjir sehingga tidak dapat digunakan dan memerlukan proses pengerukan serta rekonstruksi.
Jusuf Kalla menambahkan, PMI saat ini menerapkan sistem logistik berbasis pembelian lokal untuk mempercepat distribusi bantuan sekaligus menggerakkan roda perekonomian setempat.
“Kalau bisa dibeli di daerah terdampak atau daerah terdekat, kita beli di sana. Ini jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan mengirim dari Jakarta,” jelasnya.
Terkait bantuan internasional, Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah membuka peluang bagi bantuan asing dari organisasi sosial internasional, meskipun penanganan utama tetap mengandalkan kemampuan nasional.
Kerja sama antara Apindo dan PMI ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dunia usaha dan lembaga kemanusiaan dalam penanganan bencana, baik pada tahap tanggap darurat maupun pemulihan jangka panjang. (*)
