Shenzen, Wartana.com – China, Amerika Serikat, dan Rusia telah mengeluarkan deklarasi perdamaian (Declaration Toward Peace) menyusul pertemuan trilateral bersejarah antara ketiga kepala negara di Shenzen, Kamis (19/11). Deklarasi ini, yang disepakati oleh Presiden China Xi Jinping, Presiden AS Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC, mencakup empat poin krusial yang bertujuan mengatasi tantangan global, termasuk reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pengurangan risiko senjata nuklir.
Pertemuan yang disebut sebagai momen bersejarah tersebut menghasilkan komitmen dari ketiga negara untuk berdialog mengenai pengurangan risiko nuklir dan pencegahan proliferasi senjata nuklir. Deklarasi itu secara tegas menyatakan, “Ketiga kepala negara menegaskan kembali bahwa perang nuklir tak bisa dimenangkan dan tak boleh terjadi.” Pernyataan ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas global dari ancaman atom. “Ketiga negara akan melakukan dialog tentang pengurangan risiko nuklir dan pencegahan proliferasi senjata nuklir,” lanjut isi deklarasi tersebut, yang juga dikutip oleh kantor berita China, Xinhua.
Selain isu nuklir, deklarasi tersebut juga menyoroti pentingnya reformasi PBB. China, AS, dan Rusia, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, berkomitmen untuk mereformasi badan tersebut agar lebih efektif dalam menanggapi tantangan global dan menjalankan misi fundamentalnya dalam menjaga perdamaian internasional. Ketiga negara juga berencana untuk meningkatkan produksi dan pasokan produk minyak bumi olahan demi kepentingan semua negara, sekaligus menegaskan kembali pentingnya arus energi yang stabil di pasar global.
Poin lain yang disepakati adalah terkait peran badan peradilan internasional, khususnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Deklarasi tersebut menyatakan, “Ketiga kepala negara mengakui bahwa prinsip persetujuan negara dan penghormatan terhadap kekebalan pejabat negara sangatlah penting, dan sepakat bahwa Mahkamah Pidana Internasional dan badan-badan serupa lain tidak boleh menyalahgunakan yurisdiksinya.” Pernyataan ini muncul mengingat ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Putin pada Maret 2023 atas tuduhan kejahatan perang terkait deportasi anak-anak Ukraina, serta surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada November tahun sebelumnya atas tuduhan serupa.









