Lahore, Wartana.com – Krisis keamanan pangan di Pakistan kembali menjadi sorotan tajam setelah Pengadilan Tinggi Lahore menolak permohonan jaminan seorang tersangka yang tertangkap mengangkut 2.400 liter susu palsu. Dalam putusannya, pengadilan menggambarkan situasi ini sebagai “gambaran yang mengerikan” dan secara tegas menyebut susu yang dicampur bahan kimia sebagai “racun manis”. Hakim juga menekankan bahwa pelaku yang terlibat dalam produksi maupun distribusi susu tercemar tidak layak mendapat keringanan hukum, menegaskan kembali ancaman serius pemalsuan makanan terhadap kesehatan publik di negara tersebut.
Kasus ini menyoroti meluasnya praktik pemalsuan makanan di Pakistan, khususnya pada susu yang merupakan salah satu bahan pangan utama dan dikonsumsi setiap hari, terutama oleh anak-anak, ibu hamil, dan orang yang sedang sakit. Penyelidikan bertahun-tahun menunjukkan bahwa susu di pasaran sering kali bukan produk murni. Untuk meningkatkan keuntungan, produsen nakal mencampurkan berbagai bahan seperti air, deterjen, lemak nabati, urea, formalin, dan bahan kimia lainnya agar tampilan serta rasanya menyerupai susu asli.
Dampak dari praktik ini sangat berbahaya dan seringkali tidak langsung terlihat. Berbeda dengan keracunan akut, konsumsi makanan yang tercemar dalam jangka panjang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, merusak organ vital seperti hati dan ginjal, serta meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. “Konsumsi susu yang tercemar dalam jangka panjang adalah bom waktu bagi kesehatan masyarakat. Formalin dan bahan kimia lain yang ditemukan dapat menyebabkan kerusakan organ permanen, terutama pada anak-anak dan ibu hamil,” ujar Dr. Aisha Rahman, seorang pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Lahore, dalam wawancara terpisah. Skala masalah ini diperkuat oleh laporan laboratorium Pakistan Standards & Quality Control Authority yang menunjukkan bahwa sampel susu yang diuji di Karachi mengandung formalin dan kadar fosfat berlebih, membuatnya tidak layak konsumsi.
Masalah pemalsuan pangan di Pakistan tidak hanya terbatas pada susu. Pemalsuan dan kontaminasi juga ditemukan pada produk lain seperti keju, rempah-rempah, minyak goreng, daging, hingga air minum dalam kemasan. Kondisi ini diperparah oleh maraknya produk pangan palsu dari produsen tidak berizin yang meniru merek populer. Meskipun Pakistan memiliki undang-undang dan lembaga pengawas, penegakan hukum dinilai masih lemah dan tidak konsisten. Operasi penindakan sering bersifat sementara, dipicu oleh intervensi pengadilan atau sorotan media, bukan pengawasan berkelanjutan, dan sanksi yang ringan tidak menimbulkan efek jera.
Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan pasar, di mana produsen yang patuh kesulitan bersaing dengan pelaku ilegal yang memotong biaya. Putusan tegas Pengadilan Tinggi Lahore diharapkan menjadi sinyal meningkatnya perhatian terhadap masalah ini. Namun, para pengamat menilai bahwa tindakan hukum saja tidak cukup. Pengawasan yang konsisten, penegakan regulasi yang lebih kuat, dan edukasi publik yang menyeluruh sangat diperlukan untuk mengatasi praktik pemalsuan makanan yang telah meluas dan mengancam kesejahteraan masyarakat Pakistan secara fundamental.
