Ketua DPRD Kota Makassar Supratman menerima aspirasi HMI Sulsel dengan pendekatan dialogis dan penuh keterbukaan.
Andi A954 Pos
DPRD Makassar Dorong Peran Pemuda Lewat Implementasi Perda Kepemudaan
DPRD Makassar memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong partisipasi pemuda melalui implementasi Perda Kepemudaan.
A. Pahlevi: Pemberdayaan Pemuda Jadi Pilar Pembangunan Lewat Sosialisasi Perda Kepemudaan
Legislator DPRD Makassar A. Pahlevi menekankan pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan melalui penguatan perda kepemudaan.
Irwan Hasan Sosialisasikan Perda Rumah Susun, Dorong Tata Kelola Hunian Vertikal yang Tertib
Anggota DPRD Makassar Irwan Hasan mendorong penerapan tata kelola rumah susun yang tertib dan berkelanjutan melalui sosialisasi perda terkait.
Pemkot Makassar Perkuat Perlindungan Anak Melalui Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2018
Pemerintah Kota Makassar aktif mensosialisasikan Perda Perlindungan Anak sebagai langkah konkret menjaga hak dan keselamatan anak di wilayah kota.
Atlet Dojang DPRD Makassar Raih Prestasi Membanggakan di Ajang Nasional Unhas Cup 2025
Atlet binaan Dojang DPRD Makassar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang nasional Unhas Cup 2025, mengharumkan nama daerah.
Suharmika Tegaskan Kolaborasi DPRD dan Kader Golkar Kunci Pembangunan Kota Makassar
Legislator DPRD Makassar Suharmika menekankan pentingnya sinergi kader Golkar dalam memperkuat pembangunan kota secara berkelanjutan.
Sekretariat DPRD Makassar Tunjukkan Transformasi Positif di Bawah Kepemimpinan Andi Rahmat
Di bawah pimpinan Andi Rahmat, Sekretariat DPRD Makassar menunjukkan peningkatan kinerja dan pelayanan birokrasi yang lebih efektif dan transparan.
DPRD dan Pemkot Makassar Gencarkan Sosialisasi Perda Retribusi Sampah
DPRD dan Pemkot Makassar memperkuat kesadaran masyarakat melalui sosialisasi Perda Retribusi Sampah untuk mendukung kebersihan dan pendapatan daerah.
Pemkot dan DPRD Makassar Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2025
Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD menyepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 sebagai dasar arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.