BARRU, WARTANA – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan Halal Bihalal Terpadu yang digelar Kerukunan Santri Asal Kabupaten Barru (KESAN AKRAB), Ikatan Alumni DDI (IADI) Kabupaten Barru, dan Pengurus Daerah DDI Barru di Lantai VI Mal Pelayanan Publik (MPP) Barru, Ahad (5/4/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi pasca Idulfitri 1447 Hijriah sekaligus mempererat hubungan antara santri, alumni, dan pengurus DDI di Kabupaten Barru.
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pengembangan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, baik dari sisi program maupun fasilitas penunjang.
“Pemerintah Daerah siap membantu dan mendukung apa yang dibutuhkan oleh Pondok Pesantren DDI Mangkoso terkait program-program yang dijalankan. Termasuk pemanfaatan videotron di perempatan Tugu Payung, jika DDI memiliki program atau kegiatan yang ingin dipromosikan, silakan dimanfaatkan,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan Pondok Pesantren DDI Mangkoso memiliki peran strategis dalam pembangunan keagamaan di Kabupaten Barru. Pesantren tersebut telah lama menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan ulama, dai, dan tokoh masyarakat.
Kontribusi itu tidak hanya melalui pendidikan formal dan nonformal, tetapi juga melalui peran alumni yang aktif dalam dakwah dan pembinaan umat di berbagai wilayah.
Sementara itu, hikmah Halal Bihalal yang disampaikan Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Faried Wajedy, menekankan pentingnya kesadaran berwakaf sebagai bagian dari amal jariyah yang berkelanjutan.
Dalam tausiyahnya, ia mengajak masyarakat menjadikan Halal Bihalal tidak hanya sebagai ajang saling memaafkan, tetapi juga momentum memperkuat komitmen dalam mendukung kemajuan umat melalui wakaf dan kontribusi nyata.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh agama, alumni, santri, serta masyarakat umum, yang semakin mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat Barru.
Halal Bihalal Terpadu ini menjadi bukti kuatnya sinergi antara pesantren, alumni, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai keagamaan.
