Barru, Wartana.com – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026 mencatat kinerja positif. Hingga 10 September 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai 73,17 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi dibandingkan pemerintah daerah lainnya di Sulawesi Selatan.
Capaian tersebut berada 13,43 poin persentase di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 59,74 persen. Setelah Barru, persentase realisasi pendapatan tertinggi berikutnya dicatat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sebesar 72,94 persen dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebesar 71,38 persen.
Kinerja tersebut mendapat apresiasi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen BBNKB se-Sulawesi Selatan.
Rakor tersebut berlangsung di Hotel Mercure Makassar, Jumat (18/9/2026).
Realisasi Pendapatan di Atas Rata-rata Nasional
Dalam forum tersebut, Agus Fatoni menilai capaian realisasi pendapatan Barru menunjukkan kinerja yang optimal di tengah tantangan pengelolaan anggaran dan upaya meningkatkan pendapatan daerah.
“Di tengah tantangan pengelolaan anggaran dan peningkatan pendapatan daerah, Kabupaten Barru menunjukkan kinerja optimal dengan realisasi pendapatan 73,17 persen, tertinggi di Sulawesi Selatan,” ujar Agus Fatoni.
Tidak hanya pendapatan, realisasi belanja daerah Kabupaten Barru juga berada di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan data hingga 10 September 2026, realisasi belanja Barru mencapai 55,69 persen, sedangkan rata-rata nasional berada pada angka 48,73 persen. Dengan demikian, realisasi belanja Barru lebih tinggi sekitar 6,96 poin persentase dibandingkan rata-rata nasional.
Bupati Tekankan Kualitas Belanja
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah mengawal pelaksanaan APBD 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian realisasi anggaran tidak hanya dilihat dari sisi persentase, tetapi juga harus diikuti kualitas pelaksanaan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Capaian ini tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Barru,” ujar Bupati.
Menurut Andi Ina, realisasi pendapatan dan belanja merupakan bagian dari upaya memastikan berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi serta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD 2026.
“Kita harus menjaga momentum ini sampai akhir tahun. Jangan hanya mengejar realisasi, tetapi pastikan kualitas belanja dan hasil pembangunan tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Percepatan Program Tetap Jadi Perhatian
Capaian hingga pertengahan September tersebut menjadi gambaran kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barru sepanjang pelaksanaan APBD 2026.
Dengan tahun anggaran yang masih berjalan, Pemkab Barru terus mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya tersebut tetap diarahkan pada efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelaksanaan pembangunan, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sumber data: LRA 2026 Pemda se-Sulawesi Selatan per 10 September 2026 (data diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, TA 2026, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
