UMP Sulawesi Selatan 2027 Resmi Ditetapkan, Tembus Rp4,23 Juta dengan Kenaikan 7,98 Persen

UMP Sulawesi Selatan 2027 Resmi Ditetapkan, Tembus Rp4,23 Juta dengan Kenaikan 7,98 Persen

Makassar, Wartana.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP tahun sebelumnya. Penetapan tersebut diumumkan oleh Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, mewakili Gubernur di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, pada Sabtu (21/11/2026), dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Kenaikan UMP 2027 yang mencapai 7,98 persen ini tercatat lebih tinggi dibanding kenaikan tahun sebelumnya yang sebesar 7,21 persen. Angka UMP Sulsel juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026 yang sebesar Rp3.915.118. Penetapan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026.

Andi Winarno Eka Putra menjelaskan bahwa penetapan upah minimum mempertimbangkan berbagai aspek penting. “Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan komprehensif terkait kesejahteraan pekerja, daya beli masyarakat, produktivitas, keberlangsungan usaha, serta iklim investasi di Sulawesi Selatan,” ujar Andi Winarno. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, menambahkan bahwa keputusan ini merupakan hasil mediasi yang proporsional antara usulan pekerja dan pengusaha.

Selain UMP, Pemerintah Provinsi Sulsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga sektor usaha. Sektor Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan ditetapkan sebesar Rp4.293.995,04. Sektor Industri Pengolahan dan Ritel sebesar Rp4.235.702,42, sementara sektor Aktivitas Jasa sebesar Rp4.234.608,39 per bulan. Jayadi Nas juga mengungkapkan, sebelumnya pihak pekerja mengusulkan angka pada kisaran 0,8 hingga 1, sedangkan pengusaha mengusulkan pada kisaran 0,5 hingga 0,6.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya bagi seluruh perusahaan di wilayah tersebut untuk mematuhi ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan. Perusahaan diingatkan agar tidak membayar pekerja di bawah standar upah minimum yang berlaku. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini akan terus diperkuat melalui kerja sama antara Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *