BARRU, WARTANA – Pemerintah Kabupaten Barru bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi serta Monitoring dan Evaluasi MCSP Pemerintah Kabupaten Barru di Ruang Rapat Bupati Barru, Lantai V Menara MPP, Rabu (4/12/2025).
Rakor ini dihadiri Bupati Barru, Wakil Bupati Barru, Pj. Sekda Barru, serta seluruh pimpinan OPD. Kehadiran jajaran lengkap tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Barru dalam meningkatkan integritas birokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, SH., M.Si., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pendampingan serta bimbingan KPK kepada Pemkab Barru selama ini.
“Terima kasih kepada KPK atas arahan, supervisi, dan bimbingannya. Ini sangat berarti bagi kami dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Kami berkomitmen menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan,” ujarnya.
Dalam sesi pemaparan, Tim KPK menjelaskan capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kabupaten Barru, termasuk sejumlah catatan strategis terkait pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan daerah, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa.
Tim KPK yang hadir dipimpin oleh Tri Budi Rochmanto, Kepala Satuan Tugas Koorsup Wilayah IV, bersama jajaran PIC Koorsup:
– Epakartika (Sulawesi Selatan)
– Angelia (Sulawesi Selatan)
– Basuki Haryono (Gorontalo dan Kaltara)
– Luthfikal Hakim (Gorontalo dan Kaltara)
Sekda bersama para pimpinan OPD menyampaikan kesiapan mereka untuk menindaklanjuti seluruh arahan melalui rencana aksi pencegahan korupsi yang lebih terstruktur dan terukur.
Usai rakor, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan pada sejumlah titik terkait pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik, guna memastikan kondisi riil serta tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan KPK.
Di tempat terpisah, KPK juga menggelar rakor serupa bersama jajaran DPRD Kabupaten Barru sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
