MAKASSAR, Wartana.com — Pemerintah Kota Makassar resmi menyabet predikat sebagai Kota Terbaik Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 tingkat nasional. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas keberhasilan transformasi digital yang dijalankan pemerintah setempat dalam mempercepat pembangunan ekosistem keuangan dan ekonomi daerah.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rangkaian acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026. Agenda ini dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Penyerahan apresiasi tersebut disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti. Makassar terpilih sebagai yang terbaik di antara sembilan pemerintah kabupaten dan kota lainnya yang turut menerima penghargaan serupa dalam berbagai kategori.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif dalam mengubah sistem pelayanan konvensional menjadi berbasis teknologi. Menurutnya, fokus utama dari transformasi ini adalah menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel bagi masyarakat.
“Ini adalah upaya yang kita lakukan bersama untuk memaksimalkan progres digitalisasi di dalam sistem Pemerintah Kota Makassar. Tujuannya jelas, yakni memberikan jaminan terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta mempermudah akses layanan dari pemerintah ke masyarakat,” ujar Munafri usai menerima penghargaan.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi ini menekankan bahwa pengembangan ekosistem digital di Makassar tidak hanya sekadar menghadirkan aplikasi baru. Pihaknya berkomitmen agar setiap platform digital yang dibangun memiliki dampak nyata dalam memangkas birokrasi dan mendekatkan akses pelayanan publik kepada warga secara langsung.
“Percepatan akses digitalisasi ini benar-benar tidak hanya menjadi sebuah gerakan seremonial, tetapi memberikan dampak nyata untuk bisa semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Teknologi harus mampu membantu menyelesaikan persoalan pelayanan publik agar lebih efektif,” pungkasnya.
