BANDUNG, Wartana.com – Joko Widodo kembali menegaskan statusnya sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di hadapan ratusan kader PSI Kota Bandung, mantan Presiden RI tersebut memperlihatkan langsung Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI yang dimilikinya sebagai bentuk komitmen politik.
Momen tersebut terjadi saat Jokowi menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung di Grand Pasundan, Jalan Pasteur, Bandung, Sabtu (26/9/2026). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengklarifikasi bahwa dirinya telah resmi menjadi bagian dari partai tersebut sejak tahun lalu.
“Supaya tahu semuanya, bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI. Itu sudah 14 Oktober 2025,” ujar Jokowi di hadapan para kader. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas simpang siur mengenai status keanggotaannya yang sempat menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.
Jokowi juga menyampaikan pandangannya mengenai potensi pertumbuhan PSI di masa depan. Meski masih tergolong partai baru, ia meyakini PSI memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kekuatan politik yang signifikan. Ia bahkan menyebutkan bahwa pergerakan partai ini mulai diperhitungkan oleh pihak lain.
“Ini partai baru, tapi juga hati-hati. Meskipun partai baru, ini akan menjadi partai besar. Tetapi sekarang ini sudah banyak yang ketakutan,” kata Jokowi. Ia pun berpesan agar seluruh kader tetap percaya diri dan tidak merasa rendah diri saat bersaing dengan partai politik yang sudah memiliki basis massa lebih lama.
Menutup arahannya, Jokowi menyinggung persiapan menghadapi Pemilu 2029. Ia meminta para kader untuk tidak terlalu terbebani dengan perdebatan mengenai angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah bekerja keras meraih kepercayaan masyarakat di lapangan.
“Mau 5 oke, mau 6 oke, mau 7 oke, mau 8 oke. Yang paling penting ya semuanya bekerja keras. Iya optimis, optimis, optimis,” pungkasnya. Penegasan Jokowi di Bandung ini dipandang sebagai sinyal kuat keterlibatannya dalam memperkuat struktur PSI menjelang kontestasi politik mendatang. (*)
