BARRU, WARTANA – Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menegaskan komitmennya untuk menjadikan catatan strategis dan rekomendasi DPRD sebagai pijakan utama dalam arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barru terkait penyerahan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barru, Kamis (09/04/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah membahas LKPJ secara komprehensif, kritis, dan konstruktif. Ia menilai, rekomendasi tersebut bukan sekadar bahan evaluasi, melainkan arah strategis pembangunan daerah.
“Rekomendasi DPRD ini bukan untuk disimpan sebagai dokumen semata, tetapi menjadi kompas arah pembangunan Kabupaten Barru. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat yang harus kita jawab bersama,” ujarnya.
Bupati mengungkapkan terdapat 22 poin rekomendasi strategis yang akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Seluruh poin tersebut, kata dia, akan diintegrasikan dalam proses perencanaan dan penganggaran, terutama dalam penyusunan APBD 2027.
“Insyaallah, 22 poin ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2027. Kami tidak ingin ada satu rupiah pun anggaran yang tidak tepat sasaran dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara terukur, tepat waktu, dan berkelanjutan, serta menyusun tanggapan resmi yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Bupati juga menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu visi untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD dalam beberapa rapat sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya agenda internal berupa ekspose rencana program dan anggaran APBD 2027.
“Langkah ini saya lakukan agar tidak ada satu sen pun anggaran yang tidak jelas peruntukannya. Semua harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Barru,” jelasnya.
Ia juga mengajak DPRD untuk terus memperkuat fungsi pengawasan serta menjaga sinergi dalam pelaksanaan tugas demi kepentingan masyarakat.
“Jangan lagi perbedaan menjadi penghalang. Yang utama adalah bagaimana kita bersama-sama bekerja untuk masyarakat Kabupaten Barru,” tegasnya.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Barru melalui anggota DPRD Rezaldi Mahaputra menyampaikan bahwa kinerja pemerintah daerah secara umum menunjukkan capaian positif. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang mencapai 97,71 persen serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target.
Selain itu, sejumlah indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren positif.
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan penting, antara lain peningkatan kualitas infrastruktur, optimalisasi layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barru, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, serta undangan lainnya.
