MAKASSAR, Wartana.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tidak hanya berfokus pada besaran nilai anggaran, tetapi wajib memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar dalam Rapat Paripurna di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).
Munafri menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya, setiap perubahan alokasi harus memiliki keterkaitan yang jelas antara target kinerja dan penerima manfaat. Pemkot Makassar berkomitmen agar pergeseran anggaran tetap mendukung target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana kerja pemerintah daerah.
“Jawaban Pemerintah Kota kami sampaikan berdasarkan struktur APBD dengan mengaitkan substansi pandangan fraksi-fraksi yang saling bersesuaian. Keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai belanja, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” ujar Munafri di hadapan jajaran legislatif.
Dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal, Pemkot Makassar juga terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi. Pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha menjadi strategi utama untuk memastikan ketersediaan dana bagi program-program pelayanan publik. Munafri memastikan bahwa efisiensi belanja yang dilakukan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada warga Makassar.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pembahasan perubahan anggaran ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran. Aliyah berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar agar program pembangunan segera dirasakan hasilnya.
“Kami terus membangun sinergi dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan. Masukan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan ini,” pungkas Aliyah. (*)
