MAKASSAR, Wartana.com — Pemerintah Kota Makassar resmi ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional untuk Gerakan Peduli Tetangga. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial (Perlinsos) agar lebih inklusif, merata, dan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran melalui pendataan yang lebih akurat.
Gerakan tersebut diluncurkan secara resmi oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di GOR Sudiang, Makassar, Minggu (4/10/2026). Agenda ini dihadiri oleh ribuan pengurus lingkungan yang akan dipersiapkan sebagai ujung tombak pemutakhiran data kemiskinan di tingkat basis.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa keterlibatan ketua RT dan RW sangat krusial karena mereka berinteraksi langsung dengan warga sehari-hari. Pemkot Makassar mengerahkan sebanyak 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW yang nantinya akan bertugas sebagai Agen Perlinsos untuk mengidentifikasi serta memverifikasi kondisi sosial ekonomi warga di lingkungannya.
“Ini peluang untuk kami meningkatkan kualitas pendataan masyarakat dan memastikan program bantuan pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Dengan kolaborasi ini, kita bisa memastikan perlindungan sosial benar-benar sampai tepat sasaran,” ujar Munafri dalam sambutannya.
Hingga Oktober 2026, progres pendaftaran masyarakat dalam sistem Perlinsos di Makassar telah mencapai 31 persen, mengalami kenaikan 12 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Pemerintah Kota Makassar menargetkan cakupan pendataan ini mampu mencapai angka 50 persen dari total sekitar 456 ribu kepala keluarga pada akhir tahun 2026.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa Gerakan Peduli Tetangga merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial berbasis data digital. Sistem ini nantinya akan mengintegrasikan berbagai basis data kementerian, termasuk data kependudukan dan data sosial ekonomi nasional, untuk menciptakan satu data yang valid.
“Melalui sistem digital ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi secara langsung. Datanya makin akurat karena ada konsolidasi dan sasarannya tepat. Strategi pengentasan kemiskinan ini juga didorong melalui program Sekolah Rakyat,” kata Saifullah Yusuf. Program digitalisasi ini rencananya akan mulai diterapkan secara nasional pada tahun 2027 setelah melalui tahap uji coba di 42 kabupaten dan kota.
