APBD Perubahan Makassar 2026 Disahkan Rp5,26 Triliun, SiLPA Tutup Defisit Ratusan Miliar

APBD Perubahan Makassar 2026 Disahkan Rp5,26 Triliun, SiLPA Tutup Defisit Ratusan Miliar

MAKASSAR, Wartana.com — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar secara resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,26 triliun. Pengesahan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna yang digelar di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (30/9/2026).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh. Dakhlan, menyatakan bahwa nilai APBD Perubahan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBD pokok yang sebelumnya berada di angka Rp5,1 triliun. Kenaikan anggaran ini diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Kenaikan tersebut antara lain untuk mendukung kebutuhan pelayanan dasar, termasuk tambahan anggaran BPJS Kesehatan sekitar Rp30 miliar dan BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp2 miliar,” ujar Dakhlan saat ditemui usai rapat pengesahan.

Dalam struktur rancangan yang disepakati, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,566 triliun, sementara pos belanja daerah mencapai Rp5,266 triliun. Selisih tersebut menyebabkan adanya defisit anggaran sebesar Rp699,852 miliar. Namun, pemerintah memastikan defisit tersebut tertutup sepenuhnya melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Dakhlan menjelaskan bahwa selain menyesuaikan pos belanja, Pemkot Makassar juga melakukan rasionalisasi pada proyeksi pendapatan sekitar Rp120 miliar. Langkah ini diambil agar target penerimaan daerah tetap realistis untuk dicapai hingga akhir tahun anggaran. “Untungnya SiLPA kita agak besar, jadi itu yang menutupi defisit belanja kita,” tambahnya.

Pemerintah Kota Makassar juga terus melanjutkan sejumlah program strategis yang bersifat multiyears atau tahun jamak. Realisasi anggaran untuk proyek-proyek tersebut akan disesuaikan dengan progres pengerjaan fisik di lapangan. BPKAD memproyeksikan adanya potensi penghematan sekitar Rp50 miliar dari program yang tidak terealisasi sepenuhnya, yang nantinya akan kembali menjadi SiLPA untuk tahun berikutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *