Danny Pomanto Sebut Pentingnya Perencanaan RKPD Terlebih pada Masa Transisi Kepemimpinan

Forum Konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota makassar tahun 2026. (Foto : Pemkot Makassar)

MAKASSAR — PERENCANAAN Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi salah satu tahapan penting dan layak untuk dilakukan persiapan yang matang untuk perjalanan Pemerintahan Kota Makassar ke depannya.

Kamis 30 Janauri 2025, Wali Kota Makasar, Moh Ramdhan Pomanto membuka resmi Forum Konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota makassar tahun 2026, di Four Point By Sheraton, Jalan Andi Jemma Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurutnya RKPD ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena ini merupakan masa transisi atau akhir jabatannya menuju awal pemerintahan yang baru.

Sehingga dalam penyusunan RKPD 2026 butuh konektivitas agar bagaimana seluruh program yang baru dan program yang lama bisa terkoneksi dengan baik. Sehingga pemerintahan kota Makassar dapat berjalan dengan baik.

“Perencanaan RKPD menjadi salah satu tahapan penting dan layak untuk dilakukan persiapan yang matang. Kita dalam masa transisi, ada masanya jabatan, sehingga kepemimpinan ini dilanjutkan dengan pemimpin yang baru jadi kita butuh konektor untuk menyatukan program yang baru dan lama,” katanya.

Ia mencontohkan pada saat kepemimpinannya pertama kali ia melanjutkan program mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin yaitu layanan publik dari lahir hingga meninggal.

Program tersebut dilanjutkan dan ditingkatkan Danny Pomanto menjadi home care. Home care ini pun menjadi percontohan bagi kab/kota lainnya.

Danny menyebutkan ada tiga ciri program yang harus dipertahankan. Pertama program yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan hasilnya diukur dengan indeks kebahagiaan.

Kedua, bermanfaat bagi nasional. Seperti pertumbuhan ekonomi kota Makassar mampu di atas rata-rata nasional. Ketiga, bermanfaat secara global.

“Jangan kita terjebak sama hal yang baru, kasih bersih itu solokan. Tidak perlu terlalu. Langsung eksekusi saja, tidak perlu masuk di RKPD itu,” ungkapnya.

“Dan tentunya semua yang kita buat harus meningkatkan PAD kita. Kita harus motif ekonomi. Jadi untuk apa kita bikin begini terputar-putar kalau PAD-nya jadi lebih lebih rendah. Untuk apa? Harus program yang produktif,” sambung Danny.

Harapannya, program yang sudah dirasakan, diakui masyarakat, diakui nasional dan international dapat diteruskan oleh pemimpin selanjutnya. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *