MAKASSSAR – PENJABAT Sekretaris Daerah Kota Makassar Irwan Adnan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan APBD dan Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin 24 Maret 2025 di Balai Kota Makassar.
Ia menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam memastikan pengelolaan anggaran dan belanja daerah berjalan transparan, efisien, dan sesuai perencanaan. Dalam kesempatan tersebut, Irwan Adnan menyampaikan, bahwa banyak masukan komprehensif yang diterima selama rapat.
“Pemkot Makassar akan menyiapkan langkah-langkah perbaikan untuk pertemuan berikutnya,” ujarnya.
Beberapa isu penting yang dibahas dalam rapat meliputi pengelolaan keuangan APBD, pelayanan publik, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), perizinan bangunan, pelayanan fasilitas kesehatan, dan hibah daerah. Irwan menegaskan, “Saya menunggu catatan dari KPK dan akan melengkapi apa yang diperlukan.”
Ia juga berencana untuk mengadakan rapat terpisah dengan inspektur sebelum melanjutkan ke rapat berikutnya. Epakartika, dari Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) Wilayah IV KPK, menekankan pentingnya perencanaan yang lebih baik untuk tahun 2025. “Perencanaan harus dimantapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Inspektorat Daerah,” ungkapnya.
Menurutnya perlu ada pengawasan ketat terhadap penyedia jasa dan memastikan program yang dijalankan relevan dengan pimpinan daerah yang terpilih.
Narsidin, anggota Tim Satgas Koorsup KPK lainnya, menambahkan bahwa pengawasan ketat dalam pengelolaan APBD bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan potensi kerugian negara. Ia mengingatkan agar dana hibah diseleksi dengan baik untuk menghindari potensi penyalahgunaan.
Rapat ini juga membahas efisiensi anggaran tahun 2025 yang akan dialokasikan untuk sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar, termasuk BPKAD, Inspektorat Daerah, Bapenda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan, turut hadir dalam rapat ini.
Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah perbaikan yang direncanakan, Pemkot Makassar berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat. []
