MAKASSAR – BUPATI Kepulauan Selayar, H Muh Natsir Ali, meminta bantuan Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk mengembangkan potensi daerah, terutama di sektor pariwisata dan kelautan perikanan. Dalam pertemuan dengan Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, ia menekankan pentingnya kolaborasi.
“Kolaborasi itu penting, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan berharap Unhas dapat memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan,” seru Natsir Ali aat beretemu Prof JJ di Ruangan Rektor Lantai 8, Gedung Rektorat, Kampus Unhas Tamalanrea, Selasa 22 April 2025.
Ia berharap sinergi yang ada, dapat mendorong peningkatan kapasitas potensi daerah dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan melalui kajian dan riset.
“Unhas bukan hanya institusi akademik, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan. Kami berharap dukungan Unhas dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),” ungkap Natsir Ali.
Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen Unhas untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, khususnya melalui penguatan pendidikan vokasi di Selayar.
“Unhas melihat Selayar sebagai kawasan strategis dengan potensi luar biasa, tidak hanya di sektor pariwisata dan kelautan-perikanan, tetapi juga dalam pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh. Kehadiran Unhas melalui pendidikan vokasi di Selayar diharapkan dapat menjadi penguat bagi pembangunan daerah, karena berbasis pada kebutuhan dan karakteristik lokal,” jelas Prof. JJ.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Rektor Unhas bersama jajaran akan melakukan kunjungan resmi ke Kepulauan Selayar dalam waktu dekat untuk melihat langsung potensi daerah yang dapat dikembangkan bersama.
Dalam kegiatan ini, turut mendampingi Rektor Unhas adalah Sekretaris Senat, Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA, Dekan Fakultas Vokasi, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP, beserta jajaran wakil dekan. Dari Pemerintah Kepulauan Selayar, hadir beberapa jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). []