MAKASSAR – WAKIL Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Kamis, 8 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Fatmawati menekankan bahwa stunting adalah masalah serius yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. “Upaya penurunan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua instansi saja. Kita perlu melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa stunting bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga sangat penting dalam menangani masalah ini. “Ada setidaknya 14 dinas dan lembaga yang harus berkolaborasi, termasuk BKKBN, BPOM, dan Kemenag,” tambahnya.
Fatmawati juga memberikan apresiasi kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang aktif mendukung penanganan stunting. Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Sulsel memberikan bantuan kepada 10 daerah dengan angka stunting tertinggi pada peringatan Hari Kartini pekan lalu.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti keberhasilan Kabupaten Takalar yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. “Saya berharap strategi yang diterapkan Takalar dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” ungkapnya.
Fatmawati optimis bahwa angka stunting di Sulsel dapat mencapai satu digit. “Yang terpenting adalah tidak berhenti di angka. Saya ingin, bila survei selanjutnya keluar, angka stunting di Sulsel sudah satu digit. Selama semangat itu ada, kita bisa wujudkan penurunan stunting yang nyata,” tegasnya.
Berdasarkan Data SSGI 2023, prevalensi stunting di Sulsel mencapai 27,4%, turun dari 27,2% pada 2022. Terbaru, SSGI 2024 menunjukkan penurunan signifikan menjadi 23,3%. Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah strategis antar daerah dalam percepatan penurunan stunting.
Fatmawati juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap aksi percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota. Beberapa kabupaten dengan angka prevalensi stunting tinggi, seperti Jeneponto, Enrekang, Takalar, Maros, dan Tana Toraja, memaparkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program. Sementara itu, kabupaten dengan prevalensi stunting rendah, seperti Barru, Bone, dan Selayar, berbagi praktik baik yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain.
Wakil Gubernur mendorong kabupaten/kota dengan angka stunting dua digit untuk segera menerapkan strategi optimal agar bisa mencapai satu digit. Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Sulawesi Selatan, Ketua TPPS kabupaten/kota, serta perwakilan dari berbagai dinas dan lembaga terkait. []
