MAKASSAR – SEBAGAI upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan.
Pertemuan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis 6 Maret 2025, yang dipimpin Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Kota Makassar, Kapolda Sulsel, Kepala Daerah se-Sulsel, Ketua Harian TPID Sulsel, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi antara daerah penghasil dan daerah konsumen. Kerja sama ini diharapkan dapat memperlancar distribusi, menjaga pasokan, dan menekan potensi lonjakan harga selama periode hari besar keagamaan.
“Kami sangat bergantung pada daerah penghasil hingga sampai ke kami sebagai end user. Yang perlu dipantau adalah proses distribusi di tengah-tengahnya,” ujarnya.
Munafri juga meminta dukungan dari daerah penghasil seperti Kabupaten Gowa, Maros, dan Takalar untuk memperkuat pasokan bahan pokok ke Makassar. Sebagai daerah dengan permintaan tinggi, Makassar sangat bergantung pada distribusi bahan pangan dari wilayah sekitarnya.
“Kami mohon dukungan dari daerah penghasil seperti Gowa, Maros, dan Takalar untuk menjadi penyokong pasokan di Makassar,” tambahnya.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai, yang sering mengalami fluktuasi harga. Munafri melihat kondisi ini sebagai peluang bagi daerah tetangga dengan lahan pertanian luas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Makassar.
“Cabai ini memang menjadi persoalan umum. Namun, ini juga merupakan kesempatan bagi tetangga kami yang memiliki lahan pertanian besar, seperti Gowa, Maros, dan Takalar, untuk menyuplai kebutuhan di Makassar yang memiliki permintaan tinggi. Kami di Makassar tidak memiliki pasar induk untuk mengontrol harga,” jelasnya.
Untuk menekan laju inflasi, Pemkot Makassar berencana mengembangkan pola pertanian lahan sempit. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Tahun ini, Makassar akan fokus pada pengembangan pertanian lahan sempit. Kami menargetkan minimal 20 persen dari kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari program ini untuk membantu menahan laju inflasi,” sebutnya.
Lebih lanjut, Munafri menyampaikan bahwa program pertanian perkotaan ini akan terintegrasi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sistem ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keuangan. []
