Komisi B DPRD Makassar Minta Perumda Benahi SDM dan Layanan Kepada Masyarakat

MAKASSAR — KOMISI B DPRD Kota Makassar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pelaksana tugas (Plt) direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di Kota Makassar meminta agar dilakukan pembenahan pada sumber daya manusia (SDM) dan layanan pada masyarakat.

RDP yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi B DPRD Makassar, Selasa, 29 April 2025, mendengarkan program-program Plt Direksi Perumda yang baru ditunjuk oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Satu persatu Direktur Utama (Dirut) pun memaparkan secara singkat programnya

Hanya saja, cuma tiga Plt Direksi yang hadir, yaitu Perumda Air Minum Makassar, PD Terminal Makassar Metro, dan Perumda Pasar Makassar Raya. Lantaran Plt Direksi Perumda Parkir berhalangan hadir, sebab ada kegiatan di Jakarta, sehingga akan dijadwalkan sendiri.

Dalam pemaparannya, Dirut Perumda Air Minum Makassar, Hamzah Ahmad misalnya menyampaikan dua program utamanya. Pertama terkait pelayanan untuk bagaimana membenahi jaringan pipa untuk pemenuhan air bersih di wilayah timur dan utara kota Makassar.

“Ini yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) direksi-direksi sebelumnya yang tidak pernah terpecahkan. Mudah-mudahan di periode kami dengan waktu yang singkat ini sebagai Plt sudah bisa memberikan pelayanan ke masyarakat,” katanya.

Saat ini kata Hamzah, untuk wilayah utara kota, Perumda Air Minum sisa menunggu izin Balai Jalan untuk melakukan koneksi jaringan. Sehingga pelayanan ke warga utara kota dan timur kota bisa dimaksimalkan segera.

Program kedua, melakukan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya bagaimana melakukan efisiensi dengan terlalu gemuknya karyawan yang ada.

Lain lagi dengan Dirut Perumda Pasar, Ali Gauli Arif mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan validasi aset untuk menjadi dasar menghitung potensi pendapatan. Kemudian menerapkan sistem pelaporan secara online.

“Jadi kita berupaya dalam tiga bulan ini membuat aplikasi agar semua sistem pelaporan kami bisa benar-benar bisa melalui online semua,” ungkap Ali.

Ia pun mengungkapkan bahwa pembenahan SDM juga sedang dilakukan. Bagaimana nantinya semua sistem pembayaran sudah melalui cashless. “Kami juga sekarang sedang melihat berapa sebenarnya karyawan yang ideal untuk mengurangi SDM yang ada,” ungkap Ali.

Sementara itu, Plt Dirut PD Terminal Makassar Metro, Elber Maqbul Amin, menyebut problem utama terminal di Makassar adalah menjamurnya “terminal bayangan”. Akibatnya, terminal resmi tidak lagi menjadi simpul transportasi seperti fungsi awalnya.

“Mobil-mobil enggan masuk ke terminal resmi. Ini membuat fungsi PD Terminal jadi tidak efektif. Tapi menertibkan terminal bayangan tidak semudah membalik telapak tangan. Ada resistensi, ada dinamika sosial. Kami tetap jalan pelan-pelan,” ujarnya.

Elber mengaku akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ia juga menyebut bahwa perbaikan infrastruktur terminal seperti kios dan fasilitas umum akan menjadi prioritas untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jasa.

Setelah mendengarkan program dan penyampaian saran, Komisi B membacakan beberapa rekomendasi kepada para Direksi Perumda. Diantaranya agar segera membenahi SDM, baik Perumda Air Minum, Perumda Pasar, maupun PD Terminal.

“Kedua untuk PDAM, segera menyelesaikan masalah warga di utara dan timur kota,” kata Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail yang membacakan rekomendasi.

Ketiga, Komisi B meminta Perumda Pasar untuk segera mengevaluasi karyawan yang ada. Bagi pihak yang tidak bertanggung jawab lagi dan berkontribusi ke Perumda Pasar agar segera diselesaikan (dicopot).

“Ini perintah Komisi B. Kenapa? Karena kondisinya lebih besar pasak daripada tiang ini Perumda Pasar. Lebih besar operasionalnya dibanding pendapatannya,” ujar Ismail.

Ia meminta agar seluruh kepala pasar untuk segera diganti lantaran semrawutnya pasar. “Ini rekomendasi Komisi B. Kalau perlu semuanya ganti. Itu kewenangan Pak Dirut, tapi intinya Komisi B merekomendasikan agar dilakukan evaluasi karena sudah ada beberapa orang yang pensiun tapi masih dipakai,” ungkap legislator dari Partai Golkar itu. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *