MAKASSAR – GURU Besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap kebijakan kesehatan nasional yang dinilai mengancam kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pernyataan ini disampaikan di pelataran Fakultas Kedokteran Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan IX, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 20 Mei 2025.
Prof. Haerani Rasyid, Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, membacakan dua pernyataan sikap. Yang pertama adalah pernyataan dari para guru besar di FK Unhas, dan yang kedua adalah pernyataan keprihatinan dari 357 guru besar Fakultas Kedokteran se-Indonesia mengenai arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional.
Prof. Haerani menyoroti bahwa selama enam tahun terakhir, hubungan antara berbagai pihak yang seharusnya bekerja sama dalam bidang kesehatan semakin memburuk. “Kami siap menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan kesehatan bangsa. Kami berkomitmen mencetak dokter dan dokter spesialis yang kompeten dan berintegritas,” ujarnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk bersinergi dan menjaga keharmonisan demi mencapai tujuan pendidikan dokter yang berkualitas. “Kita harus saling menghargai sesuai dengan tugas masing-masing dan menghindari saling menyalahkan, karena itu hanya akan menimbulkan polemik yang tidak produktif,” tegasnya.
Para guru besar menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam pengambilan kebijakan, serta mengangkat beberapa isu penting, seperti pembentukan Kolegium, penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis, dan pembukaan program studi berbasis rumah sakit vertikal.
Dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh para guru besar Fakultas Kedokteran di Indonesia, mereka menegaskan bahwa mereka adalah bagian integral dari perjuangan bangsa dalam menjaga kesehatan masyarakat. “Selama pandemi COVID-19, kami berkontribusi melayani masyarakat dan aktif terlibat dalam perumusan kebijakan berbasis bukti,” ungkap mereka.
Namun, mereka juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kebijakan kesehatan nasional yang cenderung menjauh dari semangat kolaboratif. “Kebijakan yang ada menunjukkan kecenderungan sentralisasi, yang berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dokter dan berdampak negatif pada pelayanan kesehatan,” tambah mereka.
Para guru besar mendesak pemerintah untuk menjadikan keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan bermutu sebagai prioritas utama. Mereka juga menyerukan agar pendidikan tenaga medis tetap berbasis mutu dan menjamin perlindungan pasien. “Kami menolak kebijakan yang mengabaikan mutu dan prinsip ilmiah dalam pendidikan tenaga medis,” tegas mereka.
Lebih lanjut, mereka menolak keputusan birokratis yang melemahkan rumah sakit pendidikan dan sistem kesehatan akademik. “Pembatasan hubungan antara staf pengajar dan rumah sakit pendidikan akan menghancurkan integrasi ilmu pendidikan, layanan, dan penelitian,” ungkap mereka.
Mereka juga menyampaikan keprihatinan terhadap narasi publik yang menyudutkan tenaga medis dan institusi pendidikan. “Pernyataan pejabat tinggi negara yang menyalahkan dokter dan fakultas kedokteran atas masalah dalam sistem kesehatan tidak sepenuhnya tepat,” kata mereka.
Para guru besar menekankan bahwa akar persoalan seperti rendahnya akses dan kurangnya pemerataan layanan berasal dari kegagalan tata kelola sistem dan alokasi anggaran.
Dengan semangat kolaborasi, Ketua Senat Akademik FK Unhas, Prof. Anis Irawan Anwar dan rekan-rekannya berharap masa depan kesehatan di Indonesia dapat lebih baik, dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang optimal.
“Kami bertekad untuk terus memperbaiki kekurangan yang ada dan terbuka terhadap masukan konstruktif dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran,” tutupnya di bawah guyuran hujan yang tiba-tiba turun.
Dengan pernyataan ini, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi dalam perbaikan sistem kesehatan di Indonesia demi kesejahteraan masyarakat. Para guru besar berharap agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mendengarkan suara mereka demi masa depan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. []
