MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menerima kunjungan Tim Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Selasa, 6 Mei 2025, untuk membahas transformasi digital dalam pemerintahan daerah.
Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bappelitbangda Sulsel dan difokuskan pada diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) mengenai “Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Publik.”
Diskusi ini melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) serta tim peneliti dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri dan BRIN. Fokus utama dari pertemuan ini adalah strategi peningkatan partisipasi publik melalui platform digital dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tim peneliti BRIN mengkaji berbagai aspek, termasuk tata kelola digital, kebijakan regulasi, infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran.
Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Sulsel, Ristati Rahayu, berharap BRIN dapat berperan aktif dalam mempercepat proses digitalisasi pemerintahan. “Kami berharap BRIN, dengan kapabilitas riset yang dimilikinya, dapat mengkaji secara komprehensif dan menghasilkan panduan praktis dalam bentuk alat yang akan menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah Daerah (IPPD) dalam melaksanakan transformasi digital,” kata Ristati.
Perwakilan Diskominfo SP Sulsel, Andi Paisal, menjelaskan bahwa Indeks Kematangan SPBE Pemprov Sulsel menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Indeks tersebut meningkat dari 2,05 (Cukup) pada 2021 dan 2022 menjadi 2,35 (Cukup), 3,09 (Baik) pada 2023, hingga mencapai 3,94 (Sangat Baik) pada 2024.
“Kami telah melaporkan berbagai capaian digitalisasi, termasuk layanan publik, administrasi pemerintahan, keamanan informasi, dan integrasi data sektoral, serta upaya manajemen keamanan informasi sebagai bagian dari tata kelola SPBE,” jelas Andi.
Jafung Prakom Ahli Muda yang juga Ketua Tim Kerja Pengolahan Data dan E-Government pada Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo SP Sulsel menambahkan bahwa penilaian pada indeks kematangan digitalisasi pemerintahan didasarkan pada 47 indikator yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Tentu ini mencerminkan komitmen Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi, dengan adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang telah kami miliki,” ucapnya.
Peningkatan indeks ini juga berdampak positif pada Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Sulsel, yang naik dari 66,16 (Baik) dengan Predikat B pada 2022, menjadi 74,21 (Sangat Baik) dengan Predikat BB pada 2023, dan mencapai 81,74 (Memuaskan) dengan Predikat A pada 2024.
Ia berharap melalui kegiatan FGD ini akan lahir kajian dan rekomendasi dari BRIN untuk lebih meningkatkan indeks pemerintahan berbasis digital. “Dengan peningkatan yang signifikan pada kedua alat ukur indeks tersebut, kami juga berharap adanya sinergi positif dari seluruh pihak, termasuk OPD di lingkup Pemprov Sulsel, dan semua tingkatan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi sesuai dengan Nawa Cita Presiden Prabowo,” pungkasnya. []
