MAKASSAR – PERINGATAN Hari Kartini di Sulawesi Selatan tahun ini menjadi momen penting bagi Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, untuk menunjukkan komitmennya dalam menangani masalah stunting dan pendidikan anak.
Dalam acara Semarak Hari Kartini 2025 yang berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pada Rabu, 30 April 2025, Fatmawati mengumumkan bahwa ia akan menyumbangkan seluruh gaji bulanan untuk mendukung program penurunan angka stunting dan mengurangi jumlah anak putus sekolah di Sulsel.
“Saya nyatakan hari ini, gaji saya setiap bulan akan saya sumbangkan untuk mengatasi stunting dan menekan angka putus sekolah, karena kita masih memiliki 140 ribu anak yang tidak bersekolah,” tegas Fatmawati, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan ratusan perempuan dari berbagai organisasi wanita dan Ketua TP-PKK kabupaten/kota se-Sulsel. Fatmawati menekankan bahwa peringatan Hari Kartini harus menjadi refleksi nyata dari perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan dan peran strategis perempuan.
Ia menyoroti bahwa saat ini banyak posisi penting diisi oleh perempuan di Sulsel, termasuk dirinya sebagai Wakil Gubernur perempuan pertama, Ketua DPRD Provinsi, serta kepala dan wakil kepala daerah perempuan. Namun, ia menekankan bahwa keberadaan tersebut harus memberikan dampak yang nyata, bukan sekadar simbolik.
“Kita tidak ingin hanya menjadi pemanis belaka. Kita harus memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat. Posisi kita sekarang tidak akan selamanya, jadi manfaatkanlah untuk menebar kebaikan,” ujarnya.
Fatmawati mengajak seluruh ketua PKK di kabupaten/kota untuk berkolaborasi dan menyediakan data akurat mengenai kondisi stunting di daerah masing-masing.
Ia menyampaikan bahwa Pemprov akan melakukan intervensi langsung selama tiga bulan ke depan di 502 lokasi desa dan kelurahan di seluruh Sulsel.
“Mohon bantuannya, ibu-ibu semua, agar intervensi ini tepat sasaran. Mari kita saling berpegangan tangan dan bahu-membahu. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik, kita dapat mencapai target penurunan stunting,” ajaknya.
Selain isu stunting, Fatmawati juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di lingkungan pendidikan dan rumah ibadah. Ia mengungkapkan bahwa telah berdiskusi dengan Gubernur untuk merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) yang memberikan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan, terutama di sekolah.
“Jika pelakunya adalah tenaga pendidik, maka akan langsung dinonaktifkan. Tidak ada toleransi untuk pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan,” tegasnya.
Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, yang juga hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya peran ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Ia mengingatkan agar para ibu tidak sembarangan menitipkan anak kepada orang lain, karena pengasuhan yang keliru dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak.
Naoemi juga menyayangkan masih ada daerah di mana orang tua enggan memberikan imunisasi kepada anak-anak mereka. Ia menyoroti rendahnya capaian imunisasi dasar lengkap di beberapa daerah dan mengajak seluruh PKK untuk aktif mendukung edukasi kesehatan masyarakat. []
