MAKASSAR – SEBAGAI upaya meningkatkan kinerja ekonomi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan kredit di daerah. Inisiatif ini dianggap penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung investasi yang berkelanjutan.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menekankan pentingnya transformasi sistem keuangan daerah, yang harus berfokus pada pembiayaan berbasis kepercayaan, bukan hanya sekadar agunan.
Ia berharap OJK dapat memberikan dukungan lebih besar, terutama dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, termasuk rencana pendirian bank wakaf mikro di Sulsel untuk mendukung pengembangan sektor UMKM.
“Sistem keuangan yang baik akan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk bertransaksi, berinvestasi, dan mengembangkan usaha. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dengan baik,” ungkap Sudirman.
Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit di Sulsel hingga akhir 2024 masih di bawah rata-rata nasional, dengan pertumbuhan hanya mencapai 4,23% (yoy) dan total nominal sebesar Rp164,29 triliun.
“Pada 2024, pertumbuhan kredit di Sulsel hanya 4,2%, jauh di bawah pertumbuhan nasional yang mencapai 10% hingga 11%. Beberapa sektor bahkan mengalami kontraksi, seperti sektor konstruksi yang turun -6%, jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, dan hiburan yang anjlok -11%, serta sektor listrik, gas, dan air yang mengalami penurunan -5,7%,” jelasnya.
Namun, ada beberapa sektor yang menunjukkan pertumbuhan positif, seperti kredit di sektor pertanian dan kehutanan yang tumbuh 10,4%, serta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 14% pada akhir 2024.
Mirza menekankan bahwa rendahnya angka pertumbuhan kredit di Sulsel pada 2024 harus dijadikan sebagai data analisis untuk meningkatkan perhatian pada sektor-sektor yang membutuhkan dorongan pada tahun 2025.
“Ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan perlu mendorong kinerja kredit konsumsi dan investasi. Dengan keterbatasan dana APBD dan APBN, peran sektor swasta sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit konsumsi demi mendukung perputaran ekonomi,” tambahnya.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjalankan kepemimpinan dengan integritas serta memperkuat sinergi antara OJK dan pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif, inovatif, dan produktif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sulsel.
“Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, akademisi, dan stakeholder lainnya untuk memastikan sistem keuangan yang lebih optimal dan inklusif,” pungkas Muchlasin. []
